TAHUKAH ANDA ?

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah memberikan penguatan kewenangan bagi para Pengelola Keuangan di Daerah, termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal ini di perjelas dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Kemudian diatur bahwa PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, secara spesifik diatur bahwa tugas PPTK “membantu tugas” PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

  • mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
  • menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan
  • menyiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, muncul kehadiran sosok PPTK yang tidak sekedar dengan kalimat sebagai pihak yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun juga diatur khusus dalam skema tata Kelola yang PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, namun memang dengan adanya pembatasan baik syarat kompetensi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, serta batasan cakupan kewenangannya.

PPTK merupakan salah satu pembantu PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, yang melakukan tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 77 Tahun 2020, perlu didalami lebih lanjut sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa, bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dengan besarnya peranan PPTK di dalam Pemerintahan Daerah, maka perlu memiliki Kompetensi Keilmuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan Hukum di kemudian hari.

LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perubahan perpres 16 tahun 2018)

Target Peserta

  1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  3. Tim Pendukung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Inspektorat Daerah

Target Pembelajaran :

  • Memahami Tugas dan Tanggungjawab PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
  • Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Tugas dan Tanggungjawab PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
  • Dapat mengidentifikasi landasan hukum Tugas dan Tanggungjawab PPK dan PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
  • Dapat melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab PPTK.
  • Memahami Peranan PPTK dalam penyusunan perencanaan, Persiapan, Pemilihan, dan Kontrak pengadaan serta swakelola
  • Dapat melakukan finalisasi, persiapan dan penandatanganan kontrak.
  • Dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.
  • memahami mitigasi risiko
  • Mampu Menyusun Laporan Pertanggungjawaban
  • Memiliki Bekal Menghadapi Audit

WAKTU

  • 22 - 30 Juli 2021
  • 13.00 - 15.00 WIB
  • Media ZOOM Online

APA SAJA MATERI YANG AKAN ANDA PELAJARI ?

Berikut ini adalah materi yang akan Anda dapatkan setelah mendaftar :

  1. Tugas dan Fungsi PPTK berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020
  2. Peran Strategis PPTK dalam pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
    • Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
    • Para Pihak Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
    • Ketentuan Umum Tugas dan Kewenangan PPTK
    • Syarat Pengangkatan PPTK
    • Memahami Posisi PPTK dalam Organisasi Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengadaan barang/Jasa
  3. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
    • Memahami bentuk dan ruang lingkup program dan kegiatan
    • Strategi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
    • Strategi pelaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan
    • Pengelolaan dokumen pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan
  4. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan Anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
    • Memahami ruang lingkup pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
    • Teknik penyiapan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
  5. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    • Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    • Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    • Memahami Cara Pengadaan
    • Tugas PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
    • Memahami Peran PPTK dalam Perencanaan Pengadaan
    • Memahami Peran PPTK dalam Persiapan Pengadaan
    • Memahami Peran PPTK Pelaksanaan Pengadaan
    • Pengelolaan Kinerja dan Risiko bagi PPTK
  7. Pengajuan Pembayaran
  8. Pertanggung jawaban dan Persiapan Menghadapi Audit atas peran PPTK

FASILITAS PESERTA

  • Mengikuti 7 sesi Kegiatan Bimtek Online
  • Materi Pelatihan
  • Format format PPTK
  • Peraturan Terkait dan Terupdate
  • 7 Video Pembelajaran
  • Sertifikat Digital

Harga Normal:
Rp. 2.750.000,-
Biaya Promo
Rp. 395.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id

Pengunjung Hari Ini : 11
Pengunjung Online : 1
Total Pengunjung : 2.396


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.